Disalahkan Ramadhan Pohan Soal Penyadapan AS, Jokowi: Korslet

Berita-Seputar-Ramadhan.BlogSpot.com, Jakarta : Jokowi mengaku heran dengan pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang menuding dirinya bersalah atas penyadapan Amerika Serikat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan tidak ada kaitan dengan penyadapan itu.

'Kok saya? Apa hubungan saya dengan sadap menyadap? Apa urusan gubernur dengan sadap menyadap? Korslet. Hehehe,' ujar pria bernama lengkap Joko Widodo itu di Balaikota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).

Ramadhan Pohan sebelumnya menyalahkan Jokowi terkait penyadapan yang dilakukan oleh AS. Sebab, Jokowi telah memberikan izin perluasan Gedung Kedutaan Besar AS di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Menurut Jokowi, izin pembangunan Gedung Kedubes AS diberikan karena sudah memenuhi persyaratan dan prosedur renovasi. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyetujui perluasan bangunan Kedubes AS itu.

Mengenai adanya kemungkinan gedung tersebut dapat membuka celah kegiatan penyadapan dan spionase, Jokowi mengatakan dirinya tidak memiliki urusan dengan hal itu. Sebagai gubernur, mantan Walikota Solo itu hanya bertanggung jawab mengenai perizinan.

'Urusan saya kan izin, diberikan dinas karena memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Itu belum dibangun pun saya kira juga.... Hehehe,' tutur Jokowi. (Eks)

Jokowi: Pikiran Ramadhan Pohan Kok 'Korslet'

Berita-Seputar-Ramadhan.BlogSpot.com, JAKARTA - Joko 'Jokowi' Widodo, terkaget-kaget karena dituding oleh anggota DPR RI Ramadhan Pohan sebagai orang yang patut bertanggungjawab atas aksi penyadapan Amerika Serikat terhadap Pemerintah RI.

Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku tak habis pikir kenapa dirinya dipersangkutkan dengan skandal memalukan intelijen negara adikuasa tersebut. Bahkan, sembari berkelakar, Jokowi menilai pikiran Ramadhan Pohan tengah 'korsleting.'

'Korslet,' singkatnya sambil tertawa. ' Loh, kok korslet ya,' cetusnya lagi, di Balaikota, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengungkapkan, ia memang bertanggung jawab soal berdirinya bangunan di DKI, yakni melalui Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI.

Namun, dia menolak jika ikut bertanggung jawab atas aktivitas yang ada di dalam bangunan tersebut, apalagi soal sadap-menyadap.

'Semua izin kalau sudah dipenuhi ya diberikan dinas saya, tapi kalau urusan sadap-menyadap, ya lain dong. Kok saya? Apa urusan saya dengan sadap-menyadap?' ujar Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan, mengkritik keputusan Pemprov DKI yang memberikan izin pembangunan dan renovasi Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Politikus Partai Demokrat itu menilai, izin itu membuka celah bagi Negeri Paman Sam tersebut untuk membuka celah bagi AS untuk menyadap.

'Izin pembangunan Kedubes itu kan dari Jokowi. Kalau benar, itu berarti memberikan lampu hijau untuk disadap,' ujarnya.

Ramadhan Pohan Tepis Politik Uang di Kongres

Tempo.coRamadhan Pohan Tepis Politik Uang di KongresTempo.coRamadhan Pohan Tepis Politik Uang di Kongres. Politisi Partai Demokrat yang juga Manajer Timnas PSSI, Ramadhan Pohan menyampaikan keterangan rencana pemain Liga Super Indonesia yang bergabung dengan timnas senior di Jakarta, Jumat (27/4).

Ramadhan Pohan: Golkar Partai Penguasa

Jakarta, Seruu.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengakui partainya pemenang pemilu selama dua periode juga telah mengantarkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden ke 6 RI selama dua periode.

Namun begitu, dirinya juga mengakui bahwa sebenarnya partai yang berkuasa di negeri ini dari seluruh aspek pemerintahan bukanlah Demokrat, melainkan Partai Golkar yang sebelumnya sudah teruji menjadi partai penguasa orde baru selama 32 tahun pada masa presiden ke 2 RI yakni Soeharto.'Para anggota DPR mengakui, Demokrat itu partai penguasa karena presidennya dua periode dari PD, tapi partai berkuasa tidak. Siapa yang berkuasa adalah Golkar,' kata Ramadhan Pohan di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013).Wakil Ketua Komisi I DPR ini menambahkan, tidak seluruh anggota DPR setuju bahwa partai berkuasa dari 9 fraksi di DPR setuju Partai Golkar sebagai partai berkuasa saat ini. Pasalnya, saat ini rezim orde baru sudah runtuh dan sudah berganti dengan zaman reformasi yang tidak dapat dikatakan terdapat satu partai yang berkuasa.'Itu kata anggota-anggota DPR. Tapi kami di komisi I DPR tidak setuju dengan itu (Golkar partai berkuasa),' tegas Ramadhan Pohan. [wishnu]

Diperiksa KPK, Ramadhan Klaim Tak Ada Politik Uang di Kongres ...

Berita-Seputar-Ramadhan.BlogSpot.comDiperiksa KPK, Ramadhan Klaim Tak Ada Politik Uang di Kongres ...Berita-Seputar-Ramadhan.BlogSpot.comJAKARTA, Berita-Seputar-Ramadhan.BlogSpot.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ramadhan Pohan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat mengaku dicecar penyidik KPK terkait dugaan adanya politik uang pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.